Penjajah Menanamkan Benih Perpecahan Melalui Nasionalisme

Sejak awal kehadiran Belanda ke Indonesia sudah dilatarbelakangi semangat penjajahan. Dengan dukungan otoritas gereja, semangat 3G, yakni gold, gospel, and glory mendorong tentara-tentara kolonial berpetualang ke penjuru dunia mencari daerah-daerah jajahan. Kondisi Indonesia yang kala itu terdiri atas banyak kerajaan yang bersuku-suku memudahkan misi mereka untuk:

(i)                 Merampas harta kekayaan daerah jajahannya (Gold)

(ii)               Menyebarkan agama Kristen (Gospel)

(iii)             Meluaskan kekuasaan (Glory)

Namun perang tentu tidak akan dengan mudah dimenangkan meski Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern dan lengkap. Karena dibandingkan dengan wilayah nusantara luas dan penduduknya banyak, kekuatan tentara Belanda hanyalah seujung kuku. Lagipula biaya perang tentu tidak sedikit.

Cara yang ditempuh Belanda saat itu adalah dengan devide et impera, politik pecah belah atau adu domba; yakni dengan saling mempertentangkan satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, menyulut konflik dan berpura-pura memberikan bantuan dengan imbalan yang besar bila ikut memenangkan peperangan.

Taktik ini terbilang sukses. Banyak raja yang termakan hasutan Belanda dan terjatuh dalam perang saudara. Setelah memenangkan peperangan kerajaan yang dibantunya tidak serta dapat merayakannya karena korban dan kerugian material yang tidak sedikit, ditambah kondisi bahwa kerajaan ternyata terikat oleh kontrak penjajahan dari Belanda. Di puncak kondisi seperti ini, kerajaan besar sekalipun takluk di tangan.

Kini telah lebih dari setengah abad berlalu sejak Belanda hengkang dari Indonesia, diusir oleh para mujahid pejuang kemerdekaan yang berjihad fi sabilillah. Namun penjajah itu meninggalkan jejak yang masih menyisakan tradisi dan hukumnya, yakni “Bergelijk Wetbok” (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan “Wetbok van Stravrecht” (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Di sisi lain, cara berpikir kedaerahan pun masih ada. Jikalau dulu sifatnya kesukuan, kini kebangsaan. Wilayah Indonesia memang merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan kuno, namun nampaknya bersatunya berbagai suku yang ada ditambah pengalaman dijajah selama 350 tahun belum membuat bangsa kita belajar betapa berbahayanya Devide et Impera. Ironisnya, dulu penjajah harus datang dan mendatangkan pasukannya untuk memerangi Indonesia, kini penjajah cukup menyebarkan isu dan fitnah, maka Indonesia pun berperang dengan tetangganya sendiri.

Adalah berbagai kasus “klaim-mengklaim” yang terjadi antara Malaysia dengan Indonesia, membuat kita terprovokasi dan bersemangat “mengganyang Malaysia”. Berbagai julukan jelek disematkan satu sama lain. Meski sepertinya tidak berujung pada peperangan, jelas masalah ini menyisakan bom waktu. Padahal di awal abad ke-19, Indonesia menapak kebangkitan dengan munculnya berbagai gerakan perjuangan kemerdekaan yang ingin menyatukan wilayah nusantara. Mereka tidak lagi mementingkan suku mereka sendiri, melainkan memandang Indonesia sebagai satu entitas yang terpadu.

Kini kita dihadapkan pada problem yang sama, namun lebih besar. Jika kita masih mementingkan bangsa sendiri, maka sama halnya mengulang sejarah penjajahan dan itu berarti kita mundur ke belakang. Sikap nasionalisme atau paham kebangsaan, sesungguhnya tidak lain adalah bentuk baru dari sikap kesukuan, hanya mengikat wilayah lebih besar. Namun paham semacam ini sudah tidak layak mendapat tempat di era globalisasi, sebagaimana penjajahan sudah harus dihapuskan, persis seperti amanat dalam pembukaan UUD 45. Saat ini hingga masa datang, manusia harus disatukan dalam paham globalisme, menyatukan kemanusiaan dan menghilangkan sekat-sekat kebangsaan. Bahwa suku-suku di Indonesia masih ada dan diakui, itu menunjukkan diakuinya sebagai bangsa Indonesia tidak serta merta menghapuskan identitas suku yang ada. Demikian pula bila kelak bersatu sebagai warga dunia, bangsa-bangsa pun masih akan dapat diakui identitasnya.